PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Hijaukan Pembangunan, Butuh Terobosan Kebijakan

            Pembangunan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan menuai bencana. Banjir, longsor, kekeringan, dan pencemaran adalah bukti itu semua, bukan semata faktor alam. Hutan digunduli, bukit kapur penyimpan cadangan air dibelah, dan industri membuang limbah ke air dan tanah. 

            Kajian Arif Satria, sebagian besar peraturan daerah mengeksploitasi sumber daya alam, bukan mengatur perlindungan atau pengelolaan lingkungan hidup.

          “masalah lingkungan hidup tak hanya terkait teknis. Faktor politik, kepentingan dan koordinasi antarinstansi sangat mempengaruhi,” kata Dr Berau, misalnya di Kalimantan Timur terdapat perkembangbiakan penyu yang jelas-jelas dilindungi masih diganggu eksploitasi telur penyu milik tokoh politik lokal. Di pulau Kalimantan, tambang-tambang batubara yang menggerus daya dukung lingkungan diantaranya dimiliki pejabat politik, polisi dan militer.

            Akhirnya, soal keberpihakan terhadap keberlanjutan jasa lingkungan pun sulit diwujudkan karena konflik kepentingan. Mengenai politik anggaran, satya mengatakan , keterbatasan KLH yang berstatus golongan C (posisi terbawah dalam struktur lembaga pemerintah setingkat menteri) jadi tantangan besar untuk mempengaruhi kebijakan kementerian lain. Oleh karena itu, butuh terobosan kebijakan demi keberlanjutan lingkungan. 

Sumber : Kompas 16 Nov 2013