*BRIEF UPDATE*
_BDS Alliance_
*Rabu, 31 Desember 2025*
Pembaca, edisi BU hari ini menyorot satu topik saja.
*OUTLOOK EKONOMI POLITIK INDONESIA 2026*
Tahun 2025 memberi satu sinyal keras dalam lanskap ekonomi Indonesia: mesin penerimaan negara sedang tersendat. Pajak, khususnya yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi seperti PPN dan PPh Badan, melemah. Di saat yang sama, pemerintah merancang 2026 sebagai belanja besar dengan defisit terjaga. Pendapatan ditargetkan Rp 3.147,7 triliun, belanja Rp 3.786,5 triliun, defisit Rp 638,8 triliun atau 2,48% PDB, dengan target pertumbuhan 5,4% dan inflasi 2,5%.
Di sinilah soalnya: RAPBN 2026 mengandaikan ekonomi dan penerimaan membaik, sementara data 2025 justru menunjukkan pelemahan di pos-pos pajak kunci. Konsekuensinya, 2026 sangat mungkin menjadi tahun penuh tarik-menarik: antara ambisi belanja dan program prioritas, dengan ruang fiskal yang ketat dan efisiensi belanja pemerintah serta ekstensifikasi pajak yang seluruh dampaknya makin dirasakan publik, khususnya yang paling rentan.
*Konteks Makro 2026: Janji yang Harus Diuji*
Secara politik, angka-angka makro RAPBN 2026 terlihat rapi dan menenangkan: pertumbuhan 5,4%, inflasi terkendali, defisit di bawah 3%. Narasinya jelas: negara ingin tampil ekspansif sekaligus disiplin. Namun secara ekonomi-politik, publik seharusnya membaca angka-angka ini sebagai target, bukan kepastian.
RAPBN berdiri di atas dua prasyarat utama: (i) aktivitas ekonomi — terutama konsumsi dan transaksi — benar-benar pulih dan (ii) penerimaan pajak memenuhi target, bukan hanya lewat pertumbuhan ekonomi, tetapi lewat kepatuhan dan administrasi. Masalahnya, data 2025 memberi lampu kuning pada prasyarat kedua.
*Data 2025: Peringatan yang Tidak Bisa Diabaikan*
Hingga November 2025, realisasi penerimaan pajak Rp 1.634,43 triliun (78,7% dari target Rp 2.076,9 triliun). Lebih mengkhawatirkan lagi, secara tahunan penerimaan pajak netto mengalami kontraksi:
– PPh Badan turun 9%: indikasi laba sektor usaha melemah atau setidaknya tidak setangguh asumsi awal.
– PPh Orang Pribadi dan PPh 21 turun 7,8%: sinyal pasar kerja formal dan pendapatan upahan belum benar-benar kuat.
– PPN dan PPnBM turun 6,6%: karena PPN adalah barometer transaksi, ini menunjukkan konsumsi dan aktivitas ekonomi sehari-hari belum sepenuhnya pulih.
Memang ada pos pajak yang tumbuh — PPh Final, PPh 22, PPh 26 — tetapi secara ekonomi-politik, ini tidak cukup menutup lubang dua mesin utama penerimaan: PPN dan PPh Badan. Implikasinya jelas: target pajak 2026 bisa dipasang tinggi, tetapi realisasinya hampir pasti bergantung pada dua hal yang tak popular: pengawasan lebih ketat dan perluasan basis pajak. Artinya, 2026 berpotensi menjadi tahun di mana intervensi negara dalam urusan kepatuhan pajak makin terasa oleh warga dan dunia usaha.
*Arah Fiskal 2026: Belanja Besar, Ruang Gerak Terbatas*
Secara resmi, postur RAPBN 2026 terlihat kokoh. Namun defisit 2,48% PDB yang “terjaga” tidak otomatis berarti fiskal lapang. Kualitas ruang fiskal ditentukan oleh seberapa ketat belanja rutin, seberapa efektif belanja prioritas, dan — yang paling menentukan — apakah pendapatan benar-benar masuk sesuai target.
Jika penerimaan pajak seret, menjaga defisit biasanya ditempuh lewat kombinasi umum: penundaan atau pemotongan belanja/efisiensi (yang sering terasa di layanan dan proyek), pembiayaan yang lebih agresif, atau optimasi kas dan akuntansi antar-pos yang tidak selalu terasa sebagai perbaikan nyata bagi publik.
Pemerintah juga menekankan belanja yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan data dan _targeting_. Secara prinsip, ini benar. Namun di lapangan, _targeting_ bukan sekadar soal desain, melainkan kerja politik-administratif: sinkronisasi data, koordinasi pusat-daerah, pengawasan kebocoran, dan respons cepat atas keluhan warga. Seluruh kapasitas pemerintah dan bukan hanya niat kebijakannya akan diuji di 2026.
*Apa yang Mungkin Dirasakan Publik*
Publik tidak akan membaca tabel APBN, tapi mengalami hidup sehari-hari. Negara sudah hampir pasti akan lebih aktif: mengejar kepatuhan pajak, pemeriksaan berbasis risiko diperluas, dan menertibkan administrasi. Ini bisa berarti layanan perpajakan lebih modern/baik, atau jika ternyata bermasalah, friksi kepatuhan meningkat. Apalagi jika layanan publik memburuk (khususnya perlindungan sosial), yang bisa memicu ketegangan sosial. Persepsi keadilan pajak jadi penentu.
Di sisi harga dan daya beli, pelemahan PPN di 2025 adalah sinyal yang patut diawasi. Jika tekanan harga pangan dan energi muncul, pemerintah menghadapi dilema klasik: menahan harga lewat subsidi yang mahal bagi fiskal, atau membiarkan penyesuaian pasar yang mahal bagi legitimasi sosial. Publik tidak menilai APBN dari angka defisit, tetapi dari harga kebutuhan pokok dan ketersediaan kerja (artinya, apakah roda usaha berputar).
Soal lapangan kerja, target makro boleh optimis. Tapi penurunan PPh Badan dan pajak tenaga kerja menunjukkan pemulihan ekonomi belum merata. Ada sektor yang pulih cepat, ada yang belum, dan kesenjangan itu sangat nyata bagi warga.
*Risiko dan Skenario 2026*
Skenario paling mungkin: “stabil tapi ketat”.
- Ekonomi tumbuh moderat, tapi penerimaan pajak di bawah target;
- Pemerintah menjaga defisit dengan pengetatan belanja (efisiensi anggaran);
- Dorongan kepatuhan pajak yang lebih agresif; dan
- Fokus pada program-program yang paling politis.
Publik merasakan 2026 sebagai tahun “jalan terus, tapi berat”.
Skenario lebih berisiko: “program besar, tekanan sosial besar”
- Belanja dipaksa tetap tinggi saat pajak seret;
- Proyek-proyek tertunda;
- Muncul/menguat friksi pusat-daerah karena TKD turun; dan
- Tekanan biaya hidup bagi masyarakat.
Narasi “APBN sehat” akan kalah oleh pengalaman nyata hidup warga.
Skenario optimistis: “pemulihan ekonomi”
- Ekonomi dan transaksi bisnis pulih; dan
- Laba usaha meningkat.
Data 2025 menunjukkan ini tidak mungkin terjadi.
*Membaca 2026 dengan Kepala Dingin*
Pesan utamanya sederhana: RAPBN 2026 memberi sinyal optimisme, tetapi data 2025 menunjukkan fondasi penerimaan yang rentan. Maka 2026 sangat mungkin menjadi tahun di mana negara mendorong kepatuhan pajak lebih keras, memilih prioritas belanja lebih tajam (ada yang diutamakan, ada yang ditunda) dan mempertaruhkan legitimasi pada hal-hal paling dekat dengan warga: harga kebutuhan pokok, bantuan yang tepat sasaran, dan kesempatan kerja.
Ini bukan alasan untuk pesimis, tetapi justru agar kita waspada. Karena pada akhirnya, ekonomi politik bukan soal angka di kertas anggaran, tapi soal siapa menanggung beban penyesuaian dan siapa menikmati hasilnya. (*)
*TRENDING MEDSOS*
Kata “Rp 1” _trending_ di X, setelah warganet ramai menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggratiskan Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta pada 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026 dalam rangka perayaan Tahun Baru. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, jam operasional ketiga transportasi umum yang dikelola Pemprov Jakarta tersebut saat perayaan Tahun Baru 2026 akan berlangsung sampai pukul 02.00 WIB. Untuk pendataan, semua penumpang tetap diwajibkan melakukan tap dan saldo akan terpotong Rp 1.
